Kapitalisme Obat di Indonesia

Kapitalisme Obat di Indonesia

Oleh : Azwar Radhif

Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi individu dalam menjalani hidup disamping pendidikan dan kebutuhan penghidupan lainnya seperti makanan dan tempat tinggal. Kesehatan sebagai prasyarat yang wajib dimiliki individu untuk menjalani hidup yang lebih baik, tanpa kesehatan individu sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Sejahtera menunjuk pada kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat atau damai. Dalam konteks kesejahteraan kesehatan, peran pemerintah ialah meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat[1]. Kehadiran negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

            Dalam SDG’s, kesehatan adalah salah satu indikator prioritas pembangunan. Kesehatan sendiri masuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan 4 butir goals[2], yaitu :

  1. Goals kedua : Nol kelaparan (Gizi kesehatan masyarakat), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
  2. Goals ketiga : Kesehatan yang baik (sistem kesehatan nasional), yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
  3. Goals kelima : Kesetaraan gender (Akses Kespro, KB), yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
  4. Goals keenam : Air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Maka dari itu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita dan alasan utama hadirnya negara.

            Menurut Notoadmojo, ada 4 dimensi yang perlu diperhatikan dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat ialah preventif (pencegahan), promotif (pendidikan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan); keempat dimensi tersebut adalah layanan yang wajib untuk direalisasikan oleh pemerintah demi penciptakan taraf kesehatan yang memadai. Dalam membangun masyarakat yang sehat pemerintah sangat perlu untuk menjaga keseimbangan diantara keempat dimensi tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berupa upaya yang mendidik, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam ketergantungan yang tinggi penyakit. Namun dewasa ini, sepertinya dimensi preventif dan promotif adalah dua hal yang sangat dikesampingkan dalam layanan kesehatan pemerintah. Pemerintah cenderung untuk mengembangkan dan memfasilitasi aktor-aktor yang terlibat kuratif dan rehabilitatif. Kenyataan hari ini pelayanan kesehatan telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas dan jasa yang sangat komersial. Prinsip komersial ini mencoba untuk menjauhkan masyarakat terhadap paradigma kesehatan yang mendidik, hal ini dikarenakan pemahaman yang baik masyarakat terhadap pencegahan kesehatan dapat menurunkan tingkat permintaan masyarakat terhadap komoditas dan layanan jasa kesehatan yang menjadi dagangan para mafia kesehatan tersebut. Salah satu contoh mengenai hal ini adalah bisnis obat-obatan dalam dunia kesehatan.

            Penerapaan program Keluarga Berencana yang telah berlangsung sejak orde baru. Hal ini berawal dari analisis para ekonom yang berangkat dari teori Robert Malthus, seorang demograf darwinis yang beranggapan bahwa dalam menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan penduduk, perlu adanya upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Kekhawatiran beberapa tokoh demografi dari tingginya angka fertilitas (kelahiran) ialah ketersediaan lahan serta pangan, sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk menyembangkan kondisi SDA dan penduduknya. Pemerintah sendiri dalam mengatasi tingginya angka fertilitas ialah mengadopsi teori tersebut dengan meluncurkan program KB, sebagai upaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, tanpa disadari program ini telah melukai masyarakat dengan penciptaan beberapa efek samping seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi dan sebagainya[3]. Masalah pada konsumsi obat tidak hanya terjadi pada kasus KB. Secara umum konsumsi obat-obatan telah menciptakan berbagai varian penyakit baru dan berbagai kemucunculan virus-virus baru. Begitu juga dalam melakukan lawatan ke rumah sakit, terkhusus pada masyarakat yang kurang mampu yang saat ini sedang bergantung pada program SJSN. Tenaga medis cenderung untuk mengarahkan masyarakat untuk menggunakan obat tanpa berupaya untuk melakukan pendidikan kesehatan terhadap pasien agar lebih adaktif terhadap penyakit.

            Pada kasus ini ditemukan berlangsungnya modus kapitalisme, dimana demi menarik keuntungan yang sebesar-besarnya, para mafia ini memainkan wacana untuk untuk mengontruksi pikiran dan daya masyarakat untuk bergantung penuh pada penggunaan obat. Seperti yang diketahui bahwa pangsa pasar obat di Indonesia sendiri merupakan pendapatan tertinggi, dikarenakan tingginya angka konsumsi obat di masyarakat. Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa ada upaya untuk tetap melestarikan adanya penyakit sehingga produk pengobatan tetap laku di pasaran. Negara telah berselingkuh dengan para kapital dan manyakiti masyarakat.

            Dalam hitung-hitungan ekonomi, pada tahun 2010-2014 pangsa pasar farmasi di Indonesia adalah 62-65 triliun rupiah dan diprediksikan bakal meningkat menjadi 69 triliun rupiah pada 2016[4]. Terdapat 239 perusahaan farmasi yang beroperasi yang dominan sahamnya dimiliki oleh pihak asing, mereka siap untuk bersaing untuk berebut keuntungan di negeri yang sangat bergantung pada penggunaan obat dan sangat minim dalam upaya pencegahan dan pendidikan kesehatan ini. Perusahaan farmasi dalam konteks persaingan ekonomi ini cenderung untuk mempromosikan obatnya sebagai solusi ampuh menyebuhkan suatu penyakit, tanpa membeberkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

            Para mafia kesehatan ini membentuk sebuah wacana dalam menciptakan pasarnya, hal ini sejalan dengan pemikiran Michael Foucault yang mengemukakan bahwa pengetahuan adalah alat dominasi kekuasaan, jelas kekuasaan yang dominatif yang dimaksudkan dalam kasus ini ialah dominasi para kapital dalam mendominasi pasarnya. Obat telah menjadi komoditi dan pelanggengan dan penciptaan penyakit telah menjadi senjata yang ampuh demi meningkatkan permintaan. Masyarakat dipandang sebagai konsumen yang dipaksa untuk terus mengonsumsi. Penyakit bukanlah hal yang perlu untuk dibasmi peredarannya melainkan menjadi sesuatu yang perlu untuk terus dijaga dan dilestarikan.

            Kesejahteraan yang subtansial hanyalah mimpi, jika kesehatan diberlakukan sebagai bahan dagangan Kesejahteraan sebuah negara bukan hanya dinilai dari seberapa banyak investasi yang tertanam di negeri ini, namun seberapa dekat masyarakat ini dengan penghidupan yang layak, salah satunya adalah kesehatan. Praktik pembangunan bukanlah wahana yang dijadikan tempat persekongkolan antara kapital dan negara, namun praktik pembangunan juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan menjadi objek sekaligus menjadi korban pembangunan. Masyarakat sebagai subjek pembangunan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri serta lingkungan tempat ia berada.

            Dalam konteks upaya peningkatan taraf kesahatan, masyarakat sebagai subjek pembangunan seharusnya memiliki kualitas pemahaman akan ancaman kesehatan yang cukup, salah satunya dengan upaya promosi kesehatan yang masif dari pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam modus peningkatan kesehatan. Korporasi dan praktisi kesehatan seharusnya juga mempertimbangkan aspek moral dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata.

            Paparan ini menyimpulkan bahwa untuk melihat permasalahan di dunia kesehatan perlu dilihat dalam sudut pandang yang lebih komprehensif. Masalah kesehatan bukan hanya masalah biologis dan psikis, namun lebih dari itu kesehatan juga adalah masalah sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

[1] Indikator kesejahteraan Rakyat : Bappenas RI

[2] UNDP Indonesia

[3] Prasetyo, Eko. 2013. Orang Miskin Dilarang Sakit. Resist Book : Yogyakarta

[4] file: Industry-Update-Farmasi-Vol.5.pdf

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s