PENDIDIKAN KAUM ELITIS

oleh

Azwar Radhif

educationnot4sale.jpg
source : pedagos.wordpress.com

Sejatinya negara kita telah berhasil memerdekakan dirinya 71 tahun yang lalu, tetapi negara ini belum merdeka seutuhnya, ada penjajahan yang sedang berlangsung didepan mata kita, bukan penjajahan fisik melainkan penjajahan atas hak kemanusian. Penjajahan ini lahir dari sistem pendidikan, dimana pendidikan seutuhnya lahir guna memerdekakan manusia dari belenggu kebodohan, sistem pendidikan tinggi tepatnya.

Sistem ini dikemas sedemikian rupa sehingga membuat kita kehilangan kesadaran akan hak manusia lain yang dirampas oleh elitis. Pelanggaran hak asasi ini muncul dari penerapan status PTN-BH pada 11 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang lahir guna memenuhi tuntutan pasar global.

Ketimpangan yang menjadi polemik bahwasanya pasar global telah berhasil menancapkan taringnya masuk ke dalam sistem pendidikan tinggi yang selayaknya merupakan kewajiban negara dalam aspek pelayanan publik. Sistem pendidikan ini bertujuan sebagai penyamarataan pendidikan ke pelosok negeri tapi nyatanya membatasi kaum ekonomi menengah kebawah guna memperoleh haknya berpendidikan.

Pembatasan hak berpendidikan jelas terlihat dalam mahalnya biaya pendidikan yang terwujud dalam praktek PTN-BH. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan penerapan PTN-BH, kampus akan memiliki kebebasan dalam kebijakan kampus, terkhususnya mengenai biaya pendidikan yang disepakati dengan KEMENRISTEKDIKTI. Dari penerapan UKT (Uang Kuliah Tinggi) yang dicanangkan dengan alasan sebagai subsidi silang yang merupakan pembenaran atas otonomisasi kampus. Dengan penerapan sistem UKT terlihat jelas melahirkan stratifikasi masyarakat dimana UKT mengelompokkan tarif pendidikan berdasarkan kemampuan ekonominya, dan  memberikan batasan kuota persentase jumlah mahasiswa.

Penerapan UKT tertinggi, khususnya di Unhas sendiri dalam penerapan biaya pendidikan dipegang oleh fakultas kedokteran dimana UKT 5 berkisar Rp. 20.000.000 an. Angka yang lumayan fantastis dalam pendidikan, seolah pendidikan hanya diperuntukkan untuk elitis semata. Kejanggalan yang kemudian muncul dari penerapan UKT ialah berdampak kepada mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa bidik misi, dimana penerima bidik misi akan mengalami kenaikan UKT dari yang semula mendapat UKT 1-2 kemudian mengalami kenaikan menjadi UKT 3-4. Penerima bidik misi awalnya mendapatkan bantuan sebesar Rp.6.000.000 perorang yang kemudian dikurangi dengan beban UKT yang ditanggung oleh mahasiswa penerima bidik misi.

Salah satu keganjalan lainnya dari penerapan UKT ialah PERMEN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG BKT DAN UKT Pasal 9 ayat 1  yang berbunyi :

PTN tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:

  1. biaya yang bersifat pribadi;
  2. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
  3. biaya asrama; dan
  4. kegiatan-kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.

Disini jelas terlihat betapa penerapan sistem UKT menjadi tidak konsisten, dimana awalnya UKT diterapkan dengan tujuan menekan pengeluaran mahasiswa dengan pelarangan memungut biaya akademik. Dapat kita lihat bahwa kini KKN yang merupakan pewujudan aspek pengabdian masyarakat dalam tridarma perguruan tinggi telah di otonomikan dalam segi pembiayaan. Penerapan UKT tidak lagi bertujuan sebagai penyemarataan, melainkan mencari keuntungan ekonomi bagi kampus itu sendiri. Sistem ini kemudian menjadi kerancuan dan melanggar sifatnya, bak seolah menjilat ludah sendiri.

Demikian halnya dengan jalur masuk non subsidi (JNS), penerapan jalur ini yang kemudian merampas hak berpendidikan bagi kelas ekonomi menengah kebawah yang telah melanggar kemanusiaan. Jalur ini terkesan elitis yang hanya dapat diduduki oleh kelas ekonomi menengah ke atas sehingga membatasi kelas ekonomi menengah kebawah untuk mengenyam pendidikan. Terlihat jelas betapa budaya penjajahan dalam sistem pendidikan tinggi, dimana pendidikan seolah milik sekelompok masyarakat yang dipatok dari aspek ekonomi.

Dalam praktiknya pun telah melanggar alinea ke-4 dalam pembukaan UUD 1945 bahwasanya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula halnya seperti tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Inipun bertentangan dengan hukum konstitusional tertinggi yang dianut di Indonesia, betapa pelanggaran kemanusiaan yang dibuat dalam sistem pendidikan. Sejenak kita berfikir bahwa apabila perguruan tinggi negeri telah berubah menjadi elitis, lantas mau dikemanakan golongan masyarakat yang kurang mampu dalam segi finansial?

Lantas apakah kita hanya akan diam melihat penjajahan dan pelanggaran ini? Karena diam merupakan bentuk persetujuan kita terhadap pelanggaran kemanusiaan, dan dengan pembungkaman menjadikan kita kehilangan segi kemanusiaan sebagai manusia seutuhnya.

#AYO BERGERAK

 

*Penulis adalah mahasiswa sosiologi UH 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s