Kemiskinan atau Dimiskinkan?

Oleh : Azwar Radhif

Seringkali kita mendengar argumentasi yang mengatakan “kemiskinan adalah penyebab terjadinya keseimbangan dalam sistem, bahwasanya kemiskinan dibutuhkan karena memiliki fungsi dan peran dalam masyarakat. Doktrin ini begitu menggema ditelinga kita sehingga mempengaruhi pandangan kita mengenai betapa rancunya sistem tanpa adanya kemiskinan. Demikian pula para pemikir fungsionalisme struktural yang lebih menekankan pada keteraturan sosial. Asumsi dasarnya bahwa keteraturan dan keseimbangan didalam masyarakat tercipta apabila ada kelas sosial yang berada di struktur terbawah dalam lapisan masyarakat serta memiliki peran dalam membantu kelas diatasnya, begitulah kemiskinan kini.

Dalam perspektif produksi, kemiskinan dianggap perlu karena dengan adanya kaum miskin maka akan tersedia pekerja kasar dan rendahan sehingga dapat menekan pengeluaran biaya dengan pemberian upah yang minim. Begitupun dalam perspektif politik, kaum miskin sebagai kelas minoritas dalam kekuasaan dan sebagai kelas yang tertindas akan memberikan pengaruh terhadap partai politik dalam memperoleh dukungan dalam pemilu. Dalam dua perspektif diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dianggap perlu demi kepentingan kelompok tertentu.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi tiga aspek pokok yaitu sandang, pangan dan papan. IMF mengartikan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi, yakni berdasarkan pendapatan dibawah $1 perharinya. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhannya, kaum miskin terpaksa bekerja untuk membantu kelas diatasnya. Inilah yang disebut Marx sebagai “keterasingan pekerjaan”, dimana pada hakikatnya bekerja ialah tindakan aktif dan kreatif manusia tanpa paksaan dan otoritas apapun.

Dalam hal ini makna pekerjaan itu sendiri mengarah pada sebuah kebanggan yang melekat dari hasil keringat sendiri. Tapi dengan adanya status miskin maka kaum miskin harus menerima penghisapan dan pengeksploitasian ditempat ia bekerja. Ia dipaksa bekerja demi kepentingan kelompok tertentu demi menutupi kebutuhannya dan menghindari status “miskin”.

Salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam kemiskinan ialah pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai pondasi untuk dapat lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu pekerjaan. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi status pendidikan maka semakin besar peluang kerja. Dari asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi hanya disiapkan menjadi tenaga kerja, layaknya sebuah mesin yang kaku dan tertekan. Pendidikan dalam esensinya ialah hak segala warga negara, tapi realita kekinian jauh melenceng dari hakikat pendidikan bahwa seolah-olah pendidikan ialah milik golongan tertentu dan orang miskin dilarang sekolah.

Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya biaya pendidikan hingga sulitnya kaum miskin umtuk merealisasikan esensi pendidikan dan memaksanya untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dengan ketidakmampuannya untuk mengenyam pendidikan maka ia terpaksa dieksploitasi sebagai pekerja demi kepentingan tertentu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan seolah-olah di konstruksi oleh golongan tertentu demi tujuan golongannya.

*penulis adalah warga kemasos fisip unhas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s